TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemangkasan kuota impor daging ke swasta bukan mengurangi volume impor, tapi mengalihkan ke BUMN agar pemerintah mempunyai kemampuan untuk menjaga stabilitas harga.

Sebelumnya kalangan industri, khususnya importir daging mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging. Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan kuota impor sebanyak 297.000 ton. Jumlah itu terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, dan 75.000 ton daging dari negara lain. Semua kuota itu diberikan kepada BUMN, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Sementara pelaku swasta yang berjumlah 105 perusahaan hanya mendapat 30.000 ton. Sisa 17.000 ton lagi adalah jatah untuk daging industri. “Kuota impor daging sudah dilepas sejak Desember lalu, memang kuota impor daging sapi swasta hanya 30.000-an ton. Sisanya itu kita alihkan ke BUMN,” kata Amran usai Usai Rapat Koordinasi Pengamanan HBKN Jelang Puasa dan Idul Fitri 2026, Kamis (22/1).

Langkah ini menurut Amran untuk memberikan kemampuan kepada pemerintah melalui BUMN untuk menjaga stabilitasi harga daging. Selama ini ketika kuota impor lebih banyak pada importir daging, kemampuan pemerintah melakukan intervensi saat terjadi lonjakan sangat kecil. Apalagi lanjutnya, impor sapi bakalan sebanyak 700 ribu ekor juga diberikan kepada swasta dalam hal ini perusahaan feedloter (penggemukan sapi).

Amran mengatakan, dengan jumlah kuota impor daging yang pemerintah berikan ke BUMN dibandingkan swasta, baik impor daging maupun impor sapi bakalan sebenarnya lebih besar yang dikuasai swasta.  Hitungannya, kuota impor sapi bakalan sebanyak 700 ribu ekor setara dengan 190 ribu ton, kemudian ditambah 30 ribu ton. Dengan demikian yang dikuasai swasta sebanyak 220 ribu ton.

Jadi Amran menegaskan, yang pemerintah lakukan saat ini hanya mengalihkan kuota impor yang selama ini lebih banyak ke swasta ke BUMN. “Ingat yang diimpor BUMN bbm itu untuk rakyat, bukan untuk konsumsi, tapi untuk intervensi pasar. Kenapa? Karena kalau terjadi lonjakan harga yang tanggung jawab itu pemerintah. Kalau semua dipegang swasta bagaimana? “Salah tidak, kalau ingin menjaga konsumen?” tuturnya.

Dalam Rakor Pangan, Amran menegaskan, seluruh unsur telah sepakat untuk menjaga stabilitas harga pangan, mulai dari produsen, pedagang, distributor, hingga konsumen. “Semua unsur tadi terlibat sepakat, produsen, konsumen, pedagangnya, distributornya sepakat jangan menjual pangan strategis kita di atas HET. Keseimbangan antara HET dan HPP menjadi kunci utama agar seluruh mata rantai pangan merasakan keadilan,” katanya.