TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Andi Amran Sulaiman melontarkan ultimatum keras kepada kepala daerah: program cetak sawah harus dipercepat. Jika tak serius, anggaran pertanian siap dinolkan demi dorong swasembada pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Daerah yang dinilai tidak serius menjalankan program cetak sawah dan optimalisasi lahan terancam kehilangan anggaran pertanian secara langsung.

Ultimatum tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama jajaran Eselon I dan II serta Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut Amran, percepatan cetak sawah menjadi prioritas strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena itu, ia menegaskan tidak ada ruang bagi daerah yang bekerja setengah hati.

“Ke depan kita akselerasi. Yang tidak serius, kabupaten yang tidak serius, tolong nolkan anggarannya. Menteri yang tanggung jawab,” tegas Amran.

Amran menjelaskan, program cetak sawah merupakan fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Program ini juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran program pertanian di Karawang, Januari lalu.

Ia memaparkan, realisasi cetak sawah pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 200 ribu hektare. Tahun ini, pemerintah menargetkan peningkatan hingga 250 ribu hektare lahan baru.

Selain itu, program optimalisasi lahan yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir diyakini mampu memperkuat produksi pangan nasional secara berkelanjutan.

“Ini yang membuat berkelanjutan swasembada kita ke depan,” ujarnya.

Langkah tersebut, kata Amran, menjadi strategi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tetap stabil di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan dunia, dan peningkatan kebutuhan domestik.

Dalam kesempatan yang sama, Amran juga memaparkan tren positif produksi dan serapan beras nasional. Berdasarkan data pemantauan harian, pengadaan beras pada Januari meningkat signifikan hingga 78 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Jika tren tersebut terus berlanjut selama tiga bulan ke depan, stok beras nasional diproyeksikan mencapai sekitar 6 juta ton — angka yang disebutnya sebagai capaian bersejarah bagi Indonesia.

“Kalau tren ini bertahan tiga bulan saja ke depan, hampir pasti stok kita tembus 6 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka,” kata Amran.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak lengah dengan capaian tersebut. Menurutnya, peningkatan produksi harus diiringi pengawasan ketat dan kerja cepat di lapangan.

Pemerintah, lanjut Amran, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja daerah setelah Lebaran Idulfitri. Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan pergeseran anggaran secara besar-besaran pada April 2026.

Daerah yang menunjukkan kinerja rendah berpotensi kehilangan anggaran dan program pertanian, sementara daerah dengan capaian tinggi akan mendapatkan tambahan dukungan.

“Kita evaluasi nanti setelah Lebaran. April kita evaluasi, pergeseran anggaran kita lakukan besar-besaran. Yang tidak serius langsung kita pindahkan, yang rajin kita tambahkan,” tegasnya.

Kebijakan ini, menurut Amran, bertujuan memastikan anggaran negara benar-benar menghasilkan peningkatan produksi pangan nasional.

Amran menekankan bahwa anggaran pertanian yang mencapai puluhan triliun rupiah merupakan amanah rakyat yang harus memberikan hasil nyata. Oleh karena itu, bantuan pemerintah akan diprioritaskan kepada daerah yang menunjukkan progres signifikan.

Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan ditahan sementara hingga mampu memperbaiki kinerjanya.

“Tolong seluruh Dirjen, daerah yang capaiannya rendah alihkan ke yang rajin. Kabupaten dan provinsi yang tidak serius, anggarannya tarik dan pindahkan ke daerah lain,” ujarnya.

Ia menegaskan langkah tersebut bukan bentuk hukuman, melainkan upaya melindungi daerah dari beban target yang tidak mampu direalisasikan.

“Kalau tidak sanggup, saya pindahkan anggarannya. Daripada nanti tidak berjalan optimal,” kata Amran.

Selain percepatan cetak sawah, pemerintah juga menargetkan swasembada komoditas strategis lainnya seperti kedelai dan bawang putih. Program tersebut merupakan bagian dari arahan langsung Presiden untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.

Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, kelapa, dan lada guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian dalam negeri.

Langkah percepatan program pangan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan sektor pertanian menjadi motor utama ketahanan ekonomi nasional. Dengan ultimatum tegas dari Menteri Pertanian, daerah kini dihadapkan pada pilihan jelas: bergerak cepat meningkatkan produksi atau kehilangan dukungan anggaran dari pusat.