Rabu, 22 Mei 2019


PermenPAN RB 2/2019 Tentang PPPK Sudah Terbit, Intip Yuk Isinya

14 Peb 2019, 23:20 WIBEditor : Gesha

PermenPAN RB 2/2019 telah terbit dan menjadi landasan pelaksanaan PPPK | Sumber Foto:Gesha

Khusus penyuluh pertanian, merupakan penyuluh THL TBPP berdasarkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/direktur jenderal/kepala dinas pertanian provinsi dan/atau nota kesepahaman/MoU antara kementeria

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Landasan hukum perekrutan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah ada dengan terbitnya Permen PAN RB Nomor 2/2019. Seperti apakah isinya?

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani 11 Februari 2019 ini diatur siapa saja yang bisa ikut dalam pengadaan PPPK, khususnya pada tahap 1 yang diadakan hingga 17 Februari 2019 (sebelumnya disebutkan 10-16 Februari 2019, red) yaitu tenaga harian eks K- II , dosen dan tenaga kependidikan pada PTN Baru dan penyuluh pertanian.

Khusus penyuluh pertanian, merupakan penyuluh THL TBPP berdasarkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/direktur jenderal/kepala dinas pertanian provinsi dan/atau nota kesepahaman/MoU antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan pemerintah daerah.

PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019 juga secara gamblang menyebutkan bahwa honorer K2 yang boleh ikut mendaftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hanya yang pernah ikut tes CPNS 2013. Terlihat dalam Ketentuam Umum poin ke-14 PermenPAN RB dimaksud dinyatakan, “Tenaga Honorer yang selanjutnya disebut TH Eks K- II adalah Tenaga Honorer Eks Kategori II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara.”

Tetapi, tidak semua eks Honorer K2 juga bisa ikut mendaftar, karena masih ada batasnan yang tercantum di pasal 3 PermenPAN RB tersebut.Yaitu, guru yang aktif mengajar, dosen yang masih aktif bertugas di Instansi Pemerintah, tenaga kesehatan yang masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan Instansi Pemerintah; dan penyuluh pertanian yang masih aktif bertugas.

Penetapan kebutuhan PPPK juga memperhatikan usulan penetapan kebutuhan (formasi) dari Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Termasuk, rasio belanja pegawai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga rencana strategis, arah pembangunan, dan potensi daerah.

Dalam pasal 7 diatur bahwa Anggaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2019 dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 dilakukan secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku ketua tim pelaksana dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Sedangkan pada pasal 10, Pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2019 di Instansi Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Seleksi

Mengenai persyaratan pendaftaran bagi penyuluh pertanian adalah berpendidikan paling rendah SMK jurusan pertanian atau sederajat untuk jabatan tenaga penyuluh pertanian. Dan Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan untuk 1 (satu) jabatan.

Dalam PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan, saat proses pendaftaran berlangsung, panitia pelaksana seleksi instansi wajib melaksanakan verifikasi secara cermat dan teliti terkait kelengkapan persyaratan administrasi /dokumen pelamar.

Pelamar bisa mengikuti seleksi kompetensi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh panitia pelaksana seleksi instansi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Setelah pendaftaran ditutup, Minggu (17/2), dua hari setelahnya diumumkan siapa saja yang berhak mengikuti tes PPPK dengan sistem CAT UNBK Kemendikbud. Pengumuman oleh instansi pusat maupun pemda ini lewat portal SSCASN.

Sesuai ketentuan di PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019, kelulusan tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tetap menggunakan passing grade alias nilai ambang batas. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai ambang batas diatur dengan Peraturan Menteri.

Peserta PPPK yang lulus verifikasi berhak ikut ke tahap seleksi kompentensi. Seleksi kompetensi ini meliputi manajerial, sosio kultural, dan teknis. Peserta PPPK tidak lagi diuji dengan seleksi kompentensi dasar.

Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas bisa diikutsertakan wawancara. Wawancara dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Wawancara dilakukan berbasis komputer. Demikian juga seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT. Untuk PPPK tahap satu ini menggunakan CAT UNBK Kemendikbud.

Sejak dibuka pada Selasa (12/2) malam hingga 14 Februari pukul 11.03 WIB akun pelamar pada situs pendaftaran seleksi PPPK dengan alamat https://ssp3k-daftar.bkn.go.id/akun, sudah mencapai 31.686. Dari jumlah itu, pelamar yang sudah mengisi form pendaftaran berjumlah 14.827 dan tercatat yang sudah melakukan submit berjumlah 4.556.

 

 

Reporter : Nattasya
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018