Wednesday, 14 April 2021


Kebijakan yang Tidak Berorientasi pada Pertanian yang Merugikan Petani

25 Mar 2021, 20:54 WIBEditor : Ahmad Soim

Beras impor di gudang Bulog Divre Tegal. | Sumber Foto:Repro

 

Oleh: Achmad Saubari P

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Petani menangis karena harga gabah hasil panen tahun ini merosot.  Menteri Perdagangan dengan enaknya menyatakan bahwa dia yang bertanggung jawab atas rencana impor beras sampai satu setengah juta ton saat ini.

Sementara itu pada saat yang sama koran Republika  memuat gambar gudang Bulog di Tegal  masih penuh dengan beras impor berasal dari Thailand dan India. Tumpukannya meyakinkan karena  mencapai 2.000 ton.

Sungguh ironi.  Inilah contoh nyata dari      “ non agriculture oriented  policy”  yang merugikan patani,  tetapi konyolnya  pejabat yang bersangkutan  tidak menyadari? atau pura pura tidak menyadari? atau memang tidak tahu!? Sehingga dengan enak dan ringan menyatakan dia yang bertanggung jawab atas rencana inpor beras sampai satu setengah  juta ton saat ini.

Kebijakan non agriculture oriented  oleh pejabat di luar Kementan seperti itu bukan terjadi kali ini saja, tetapi sering terjadi bahkan rutin terjadi. Ini tentu saja menjadi tugas Menteri Pertanian untuk bisa meyakinkan koleganya agar setiap kebijakan yang menyangkut pertanian supaya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Menteri Pertanian  agar tidak merugikan petani.  Demikian  bahayanya non agriculture oriented policy  sehingga tidak mengherankan kalau Ombudsman R.I mengkhawatirkan  adanya  potensi  “ kesalahan administrasi yang disengaja”   dalam rencana impor beras satu setengah juta ton beras.

Tulisan ini mungkin tidak menarik, namun kenyataannya hal ini dianggap biasa dan dibiarkan terus terjadi dari waktu ke waktu.  Kebijakan yang dilakukan oleh instansi di luar Pertanian ini hasilnya merugikan petani, dan masih terus terjadi dari waktu ke waktu.  Sekali lagi itu terjadi karena mereka tidak tahu. Kemungkinan besar juga terjadi karena adanya kepentingan tertentu  baik kepentingan pribadi maupun kepentingan golongannya.  Yang memprihatinkan non agriculture oriented  ini tidak hanya terjadi  di tingkat Pusat, tetapi juga terjadi di lapangan, di tingkat pelaksana.  Contoh berikut ini mudah-mudahan menggugah kita semua mengenai bahayanya “non agriculture oriented policy”

BACA JUGA:

Sebelum memasuki abad milenial  ini  harga panili  cukup tinggi, sebaliknya harga kopi sangat rendah. Oleh sebab itu banyak  petani di Kabupaten Temangung mengganti tanaman kopinya dengan tanaman panili. Karena harga panili yang tinggi, sampai halaman rumahpun ditanami panili.  Petani menikmati harga yang tinggi itu dan di daerah panili petaninya terlihat makmur,  banyak rumah petani berubah dari yang semula berdinding bambu menjadi dinding bata. Lantai tanah berubah  menjadi lantai ubin, dan  antene TV terlihat dimana mana. 

Suatu saat harga panili yang tinggi dan menguntungkan petani itu melejit lebih  lebih tinggi lagi, sehingga pada waktu itu panili dikenal sebagai emas hijau karena harganya yang sangat mahal. Tetapi akibat harga panili yang melejit tinggi itu menyebabkan banyak sekali pencurian panili di kebun, konon pencurinya datang dari daerah lain yang bukan daerah panili. Karena banyaknya laporan pencurian panili maka untuk mengatasi  pencuri   unsur keamanan tingkat Kabupaten mengeluarkan keputusan  sebagai berikut : Semua petani yang akan panen panili  harus lapor  ke unsur keamananan setempat.  Demikan juga bagi  petani yang akan menjual panili hasil panennya.

Jalan pikiran unsur keamanan setempat : kalau ada orang punya panili tetapi tidak punya ijin panen berarti dia pencuri panili atau penadah hasil curian. Kalau ada orang membawa panili ke pasar tetapi tidak punya ijin panen  panili dan tidah punya ijin menjual panili berarti dia pencuri.  Akibat peraturan ini, semua warga desa yang berpergian ke kota apa lagi akan ke pasar  digeledah untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak  membawa panili.  Apa yang terjadi?  Banyak petani kecil yang ditangkap karena panen panili di kebunnya milik sendiri tetapi tidak punya ijin panen (dianggap pencuri walaupun panen dikebun miliknya sendiri). Demikian juga banyak petani ditangkap di jalan dianggap pencuri walaupun sebenarnya petani tersebut ingin menjual panili hasil kebunnya sendiri tetapi tidak mempunyai ijin menjual panili.

Akibat dari banyaknya petani yang ditangkap dianggap pencuri, maka para petani ramai-ramai  sambil menangis membabat pohon panili miliknya, karena trauma dan takut kepada aparat keamanan setempat. Inilah contoh agriculture policy di lapangan  yang langsung dirasakan akibatnya oleh para petani. Kejadian semacam ini tentu tidak boleh terulang lagi. Tetapi siapa yang menjamin? Tantangan yang untuk mengatasinya tidak mudah, tetapi bisa diupayakan kalau kita semua mendahulukan kepentingan umum, tidak mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

----

Sahabat Setia SINAR TANI bisa berlangganan Tabloid SINAR TANI dengan KLIK:  LANGGANAN TABLOID SINAR TANIAtau versi elektronik (e-paper Tabloid Sinar Tani) dengan klikmyedisi.com/sinartani/

 

Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018