Jika melihat kondisi perkebunan tebu yang ada di Indonesia, maka sebagian besar adalah milik rakyat yang umurnya telah tua. Pertanaman tebu saat ini didominasi tebu ratun atau kepras yang memiliki kecenderungan produktivitasnya makin menurun seiring bertambahnya periode ratun.

Salah satu alasan mengapa petani lebih memilih pertanaman ratun adalah, karena mengganti bibit baru memerlukan biaya tinggi, terutama untuk bongkar ratun dan pengadaan benih tebu. Karena itu dalam strategi peningkatan produksi gula, pemerintah secara khusus membuat program rawat ratun. Pada tahun 2024, ditargetkan kegiatan rawat ratun seluas 2.700 hektar (ha)

Periset dari Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wawan Sulistiono  mengatakan, sebenarnya bongkar ratun perlu dilakukan. Pasalnya, bibit tebu yang terus-menerus diperas akan mengakibatkan penurunan rendemen dan memengaruhi hasil gula.

Kerugian lain jika tanaman tebu sering diperas, maka akan mengalami pertumbuhan serabut yang berlebihan, batang yang kecil dan kerdil, serta rentan terhadap akumulasi penyakit sistemik yang menjadi inang bagi hama penyakit. ”Hal tersebut menyebabkan produktivitas tebu makin menurun secara signifikan," ujarnya.

Kasubdit Tanaman dan Pemanis Lain Direktorat Semusim dan Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Haris Darmawan saat webinar Perkebunan Outlook 2024 dengan tema Strategi Kolaboratif Mewujudkan Peningkatan Produksi Tebu beberapa waktu lalu mengatakan, untuk mencapai swasembada gula, Direktorat Jendral Perkebunan akan mengoptimalkan 59 persen area perkebunan rakyat.

“Kami juga menyadari adanya tantangan pendanaan, khususnya terkait bongkar ratoon. Untuk itu, kami akan mendorong pelaksanaan bongkar ratoon melalui anggaran KUR," ungkap Haris. Namun berdasarkan masukan dari hasil kunjungan kerja ke beberapa wilayah pengembangan tebu dan pabrik gula di Lampung dan Jawa, petani mengharapkan dihidupkan lagi pola perkreditan untuk tebu melalui program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

“Ke depan perlu adanya alterantif sumber pembiayaan tebu dengan membentuk Badan Pengelola Dana Tebu berupa insentif dari impor gula atau bagi hasil produksi gula. Selain itu, perlunya pembentukan kembali Dewan Komoditi Tebu/Gula,” katanya.

Hasil identifikasi, ada beberapa permasalahan dihulu yang harus segera dibenahi. Pertama, penyediaan benih tebu yang bermutu dan bersertifikat yang saat ini ketersediaannya sangat terbatas. Kedua, proses penjenjangan benih tebu dari mulai KBPU sampai KBD membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 tahun.

Ketiga, penyediaan benih tebu yang bermutu dan bersertifikat saat ini masih terfokus di wilayah Pulau Jawa dengan dominasi varietas Bululawang. Padahal varietas unggul baru sudah banyak yang dilepas oleh pemerintah. Keempat, mengoptimalkan fungsi dan peran P3GI sebagai Lembaga pengehasil varietas unggul dan penyedia benih sumber dengan melakukan percepatan penyediaan benih dan penyebaran benih varietas unggul baru.

Kelima, diperlukan terobosan untuk mempercepat penyediaan benih bermutu dan bersertifikat dengan memotong siklus penjenjangan. Keenam, dalam penyediaan benih tebu perlu bekerjasama dengan pabrik gula sesuai dengan kebutuhan bahan baku tebu, tipologi lahan, tipe kemasakan dan jadwal giling.