TABLOIDSINARTANI.COM, Surakarta – Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui pengembangan sistem penggilingan padi rendah emisi karbon atau low carbon rice, yang kini mulai mendapat perhatian luas, termasuk dari negara-negara Uni Eropa.

Perjalanan teknologi penggilingan padi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, telah melalui berbagai fase. Mulai dari mesin Engelberg yang menggantikan metode manual, hingga berkembangnya penggilingan modern skala kecil pada era 1960–1980-an.

Tren ini kemudian berlanjut setelah Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984–1986, dengan munculnya sistem penggilingan kapasitas besar dan teknologi Rice Processing Complex (RPC) sejak awal 2000-an.

Di tengah kemajuan tersebut, penggilingan padi keliling juga semakin populer. Mesin-mesin portabel ini memperluas akses layanan penggilingan ke petani, terutama di pedesaan.

Dampak positifnya pun dirasakan nyata: meningkatnya pendapatan petani dan pelaku usaha, terciptanya lapangan kerja, serta terjaminnya ketersediaan beras di pasar lokal.

Namun, di balik manfaat tersebut, hadir pula tantangan baru. Polusi udara akibat asap dan debu, pencemaran limbah, serta emisi karbon dari mesin diesel menjadi persoalan lingkungan yang tak bisa diabaikan.

Penggilingan yang masih mengandalkan bahan bakar fosil dinilai berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng negara-negara Uni Eropa untuk mengembangkan sistem pertanian dan penggilingan padi yang lebih ramah lingkungan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, bersama perwakilan dari 12 negara anggota Uni Eropa di Balai Kota Surakarta, belum lama ini.

"Hari ini kita menindaklanjuti kerja sama yang sudah terjalin, dan akan terus diperluas ke depan," ujar Gubernur Luthfi.

Ia memaparkan, luas tanam padi di Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 1,5 juta hektare dengan produksi sekitar 8,8 juta ton gabah kering giling, ini berkontribusi sekitar 16,73 persen terhadap stok pangan nasional. Target tahun 2025 pun meningkat signifikan, yakni 11,8 juta ton.

Program low carbon rice sendiri telah dimulai sejak 2022 di tiga daerah: Boyolali, Klaten, dan Sragen. Melalui inisiatif SWITCH-Asia Low Carbon Rice, petani lokal terhubung langsung dengan penggilingan padi kecil serta konsumen akhir seperti restoran dan hotel.

Di Klaten, sebagai contoh, lahan panen seluas 100 hektare mampu menghasilkan 600 ton gabah. Selain menurunkan emisi karbon hingga 80 persen, program ini juga mengurangi biaya penggilingan sebesar 30–40 persen dan meningkatkan kualitas hasil panen.

Upaya transisi menuju pertanian berkelanjutan juga terus didorong, termasuk dengan konversi mesin penggilingan dari solar ke listrik.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Dyah Lukisari, menjelaskan bahwa kerja sama dengan CSR perusahaan menjadi kunci ekspansi program ini.

Saat ini, Bank Indonesia telah mengintervensi di enam kabupaten: Demak, Jepara, Kudus, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang.

“Nilai investasinya rata-rata Rp250 juta sampai Rp300 juta per titik. Jadi total dukungan BI mencapai sekitar Rp1,8 miliar,” jelas Dyah.

Tak berhenti di sana, Gubernur Luthfi juga mendorong penggunaan energi terbarukan dalam penggilingan, terutama tenaga surya.

“Nanti akan dicoba 1–2 mesin pilot berbasis tenaga surya, dan masih terus dibahas secara teknis,” tambah Dyah.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyatakan apresiasinya atas sambutan Gubernur dan Wali Kota Surakarta.

Kunjungan tersebut, menurutnya, menjadi langkah penting untuk memahami praktik ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia.

“Kami datang untuk belajar dari masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia bahkan dunia,” kata Denis.