TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Beras merupakan komoditas strategis yang bukan hanya menjadi sumber pangan utama, melainkan juga indikator penting stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Seiring dengan dinamika pasar yang semakin kompleks, upaya regulasi perberasan nasional menghadapi berbagai tantangan multidimensional.

Demikian diungkapkan Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Husnain saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Regulasi Perberasan Nasional di Tengah Tantangan Pasar: Sinkronisasi Kebijakan, Penguatan Mutu, Peran Produsen, dan Perlindungan Konsumen” di Jakarta, Rabu (24/9).

Menurutnya, fenomena pasar yang tidak stabil, fluktuasi harga, serta potensi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan, mengancam ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat luas. “Tantangan perberasan tidak hanya berhenti pada aspek kuantitas,” ujarnya.

Saat ini kata Husnain, mutu beras juga merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius karena bersinggungan langsung dengan konsumen, baik dari sisi keamanan pangan, kepercayaan publik, maupun ekonomi rumah tangga. Konsumen berhak memperoleh beras yang aman, bergizi, dan berkualitas dengan harga yang wajar.

Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi aspek fundamental sekaligus strategis untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memperoleh keadilan dalam rantai pasok beras nasional. “Warisan budaya dan kebijakan pangan yang menjadikan beras putih sebagai simbol modernisasi juga menjadi penting untuk dikaji dalam merumuskan kebijakan perberasan,” tuturnya.

Selama ini ungkapnya, beras putih turut berkontribusi terhadap masalah stunting karena memiliki kadar serat, zinc, dan magnesium yang rendah dibandingkan beras merah atau cokelat, yang lebih kaya nutrisi untuk mencegah stunting.

Padahal ketergantungan pada beras putih juga membebani ekonomi nasional, meningkatkan pengeluaran rumah tangga, dan menguras devisa negara. “Dengan demikian, mutu beras sangat memengaruhi stabilitas pangan dan kerugian ekonomi,” ujarnya.

 Untuk memperkuat sistem regulasi perberasan yang efektif, BRMP Pascapanen Pertanian mengembangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealia serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) beras. Namun menurut Husnain, perlu didukung kolaborasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan untuk meningkatkan mutu produk dan melindungi konsumen.

Dengan FGD ini Husnain berharap akan tergali secara mendalam bagaimana harmonisasi kebijakan, optimalisasi peran produsen, serta penguatan mutu dalam rangka perlindungan konsumen dapat bersinergi guna mewujudkan sistem perberasan nasional yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Terpisah, Kepala BRMP, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa FGD ini menjadi langkah penting untuk menyatukan persepsi lintas pemangku kepentingan. “Diskusi ini penting untuk memperkuat mutu beras nasional dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen,” ujarnya.

Bukan hanya itu, ia juga berharap dapat menghasilkan peta tantangan utama penerapan regulasi, evaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, rekomendasi berbasis kajian mengenai status SNI Beras wajib, serta analisis penyederhanaan kelas mutu. “Hasil FGD direncanakan dapat menjadi dasar dalam penyusunan roadmap kebijakan perberasan nasional yang lebih efektif dan berkeadilan,” kata Fadjry.