TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Usai resmi menjabat sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman langsung bergerak cepat. Pada hari pertama usai serah terima jabatan (sertijab), Senin (13/10), Amran langsung menggelar rapat perdana bersama jajaran Bapanas di Jakarta.

Langkah cepat ini tak lain untuk mengendalikan harga pangan pokok strategis, terutama komoditas yang disubsidi pemerintah seperti beras.

 "Selesai sertijab langsung rapat. Kami mulai berkenalan dengan seluruh tim, dari Sestama sampai staf bawah, lalu bahas masalah-masalah yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah harga pangan strategis yang wajib dipantau real-time setiap hari," ujar Amran dalam konferensi pers usai rapat pimpinan.

Amran menegaskan, pemerintah menggelontorkan subsidi pangan hingga Rp150 triliun, dan karena itu, pengawasan serta intervensi harga sangat krusial.

"Semua pangan bersubsidi wajib diawasi. Kita harus jaga petani dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan konsumen dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Dua-duanya penting. Jadi, intervensi mutlak harus dilakukan," tegasnya.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga harga beras adalah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan melalui Perum Bulog. Sejak awal 2025 hingga 13 Oktober, penyaluran beras SPHP telah mencapai 463.500 ton.

Efeknya mulai terlihat. Data Panel Harga Pangan menunjukkan, harga beras medium mulai turun dalam sebulan terakhir. Per 12 Oktober, harga rata-rata beras medium di Zona 1 tercatat Rp13.385/kg, turun 0,50?ri sebulan sebelumnya. Penurunan juga terjadi di Zona 2 dan 3 masing-masing sebesar 0,54?n 4,87%.

Tak hanya itu, respons masyarakat terhadap beras SPHP pun positif. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Juli 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, sebanyak 77,2% menyebut harga beras SPHP terjangkau, bahkan 6,4% menyebutnya sangat terjangkau.

"SPHP membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang masuk akal. Ini bentuk nyata pemerintah hadir dalam menjaga keterjangkauan pangan," kata Amran.

Tak hanya soal harga, Mentan/Kabapanas Amran juga mematok target besar: swasembada pangan dalam waktu singkat.

Ia menargetkan swasembada bisa dicapai dalam 1 tahun — jauh lebih cepat dari target Presiden Jokowi yang menargetkan 4 tahun.

"Target kita: swasembada secepat-cepatnya. Kalau bisa dalam 1 tahun, itu lompatan besar. Kita jaga harga agar petani untung dan konsumen tersenyum. Tapi ini kerja bersama, bukan hanya Kementan, tapi semua elemen bangsa, TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, Bapanas," ujar Amran penuh optimisme.

Amran mengungkapkan, sejumlah daerah sudah mulai menunjukkan kemandirian pangan. Salah satunya Kalimantan yang dulu bergantung pada pasokan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, kini mulai swasembada dari dalam pulau sendiri.

"Dulu biaya angkut beras ke Kalimantan ditanggung masyarakat. Sekarang, enam provinsi di Kalimantan, empat di antaranya sudah swasembada. Ini berkontribusi pada inflasi yang kini termasuk lima terbaik dunia," jelasnya.

Optimisme swasembada ini juga ditopang oleh proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Dari Januari hingga November 2025, produksi beras nasional diprediksi mencapai 33,19 juta ton — naik 3,72 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu.

Angka ini bahkan mendekati proyeksi produksi dari FAO untuk tahun 2025-2026 yang mencapai 35,6 juta ton.