Optimistis pencapaian swasembada pangan disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat melaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mencapai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni naik sebesar 4,1 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras tersebut kata Amran, juga diikuti dengan penguatan stok nasional dan pengendalian harga di pasar. “Stok beras nasional kita diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kami juga laporkan kepada Presiden bahwa kondisi stok dan produksi saat ini sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan,” tuturnya.

Optimistis pemerintah kembali disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat berdialog dengan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Selasa (16/12).

Amran mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus swasembada pangan dan stop impor pangan. Karena itu berbagai regulasi diterbitkan pada awal tahun 2025 lalu.

”Terbukti kita lihat negara-negara lain di dunia mengapresiasi dan kita mendapat penghargaan karena berkontribusi pada dunia yakni harga pangan dari 650 dollar AS/ton turun harga menjadi 342 dollar AS/ton atau turun 40-42 persen,” katanya.

Penurunan harga pangan, khususnya beras tersebut karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Padahal sebelumnya dalam 7 tahun terakhir, Indonesia adalah pengimpor beras terbesar di dunia, tapi tiba-tiba tidak impor.  Bukan hanya produksi pangan yang naik, Amran mengungkapkan, ekspor juga naik 42 persen.

Pemerintah juga mengklaim kesejahteraan petani yang dihitung dari NTP (Nilai Tukar Petani) juga naik mencapai angka 124. ”Saya ingat banget. Dulu NTP hanya 98, saat kami Menteri Pertanian pertama kali naik menjadi 101. Itupun setengah mati naiknya. Alhamdulillah sekarang mencapai 124, petani bahagia,” tututnya.

Kenaikan kesejahteraan petani tersebut menurut Amran, karena kebijakan Presiden Prabowo. Diantaranya, menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.500/kg. Perbaikan dalam tata kelola pupuk juga berdampak pada petani untuk meningkatkan produksi tanaman.

Ketua Komisi IV DPR RI ingatkan pemerintah. Baca halaman selanjutnya