Kamis, 23 Mei 2019


KKP Kembali Gagalkan Penyelundupan BL Senilai Rp 30,8 Miliar

15 Mei 2019, 13:54 WIBEditor : GESHA

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi bekerja sama dengan Direktorat Polairud Polda Jambi, kembali berhasil menggagalkan penyelundupan 205.370 ekor benih lobster (BL). | Sumber Foto:HUMAS BKIPM

kasus penyelundupan benih lobster yang paling banyak terjadi di Jambi. Sebab, Jambi merupakan pantai timur Indonesia yang dekat sekali dengan Singapura. Sehingga BL yang diselundupkan bisa dengan cepat sampai ke negara tujuan.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jambi-----Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi bekerja sama dengan Direktorat Polairud Polda Jambi, kembali berhasil menggagalkan penyelundupan 205.370 ekor benih lobster (BL).

Barang bukti BL senilai Rp30.805.500.000, (Rp 30,8 Milyar) diserahkan kepada SKIPM Jambi yang selanjutnya akan dilepasliarkan di Kawasan Konservasi TWP Pulau Pieh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara para tersangka saat ini ditahan di Mako Polairud Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina mengatakan, dari awal 2019 hingga 13 Mei 2019, setidaknya sudah 123 kasus pelanggaran penyelundupan hasil perikanan berhasil ditangani
BKIPM. “Kasus penyelundupan ini didominasi oleh penyelundupan benih lobster disusul kepiting bertelur, ditambah beberapa jenis lainnya.,” kata Rina, di Jambi, Rabu (15/5).

Menurut Rina, kasus penyelundupan benih lobster yang paling banyak terjadi di Jambi. Sebab, Jambi merupakan pantai timur Indonesia yang dekat sekali dengan Singapura. Sehingga BL yang diselundupkan bisa dengan cepat sampai ke negara tujuan.

“Begitu mereka (pelaku penyelundupan) sampai di pinggir laut, mereka akan sewa speedboat dengan 4-5 motor tempel 200 PK. Dengan demikian, kita akan dengan cepat kehilangan mereka kalau kecepatan kita tidak bisa mengimbangi,” jelas Rina.

Untuk itu, Rina meminta petugas mewaspadai berbagai kemungkinan maraknya penyelundupan BL. Mengingat, April, Mei, dan Juni ini adalah waktunya lobster bertelur sehingga keberadaan BL di alam sedang banyak-banyaknya.

Rina juga mengatakan, BL ini diselundupkan karena sejumlah negara tak mempunyai sumber daya benih lobster seperti Indonesia. Sementara, semakin hari harga yang ditawarkan oleh para penyelundup itu semakin menarik.

Menurut Rina, ada dua modus penyelundupan yang sering digunakan. Pertama, lewat jalur darat dengan menggunakan kontainer. Biasanya, kontainer tersebut
dilaporkan berisi muatan lainnya seperti buah atau sembako, padahal membawa BL. Setelah sampai di perairan, selanjutnya BL tersebut dibawa dengan menggunakan speedboat.

Kedua, lewat jalur udara. Modusnya, BL tidak lagi diselundupkan di dalam boxes, melainkan dimasukkan ke dalam ransel dengan muatan yang lebih sedikit dan dikawal oleh beberapa orang. “Mereka mencoba mengalihkan perhatian, mengganti model pengiriman sehingga kita membutuhkan kerja sama yang kuat di lapangan,” ujar Rina.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Polairud Polda Jambi, Kombes Pol. Fauzi Bakti mengatakan, penggagalan penyelundupan BL yang pertama
dilakukan pada Senin (13/5) sekitar pukul 01.00 WIB di wilayah Nibung Putih, Jalan Lintas Sabak-Nipah Panjang, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Jambi.

Pada kesempatan tersebut, petugas mengamankan satu unit mobil Innova dengan nomor polisi BH 1129 MJ bermuatan 8 box styrofoam berisi 46.500 BL yang hendak diselundupkan. Selanjutnya, sekitar pukul 10.55 WIB, petugas kembali berhasil mengamankan sebuah mobil Innova bernomor polisi BH 1724 HM di Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Dalam operasi tersebut berhasil diamankan 13 box styrofoam berisi 78.000 BL. Petugas juga mengamankan satu mobil Xenia bernomor polisi BH 1460 HW yang digunakan sebagai peluncur.

Atas temuan tersebut, tim gabungan Polairud Polda Jambi dan SKIPM Jambi melakukan pengembangan kasus. Di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, tim melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jl. Sari Bakti, Kelurahan Alam Barajo, Kota Jambi.

Dari lokasi diamankan peralatan penampung BL dan 11 box styrofoam berisi sekitar 81.000 BL. “Dalam operasi tangkap tangan tersebut, diamankan enam orang tersangka yaitu satu pelaku berinisial KH warga negara Tiongkok, dan 5
orang warga negara Indonesia LC dan HR sebagai penerjemah, serta ZI, PA, dan AI sebagai pekerja,” kata Fauzi Bakti.


Diselundupkan ke Singapura
Menurut Fauzi Bakti, BL yang diselamatkan semuanya sebanyak 32 box dengan total sekitar 205.370 BL. BL tersebut diduga didatangkan dari Pulau Jawa dan ditampung sementara di Jambi untuk dilakukan pengemasan ulang. Selanjutnya BL tersebut akan dikirim ke Singapura.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Permen KP tersebut, diberikan batasan larangan bahwa tidak boleh benih lobster atau lobster di bawah ukuran 200 gram dan lobster bertelur
dikeluarkan. Terkait keberhasilan penggagalan penyelundupan
ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan apresiasi atas sinergi yang baik petugas di lapangan.

“Pengawasan harus ditingkatkan agar kejadian penyelundupan serupa tak terus
terulang. Sekali lagi saya ingatkan, keberadaan benih lobster di alam harus kita jaga agar generasi mendatang, anak cucu kita, tetap dapat menikmati lobster yang sangat tinggi nilainya ini,” kata Susi.

Data KKP menyebutkan, sampai April 2019 sudah sekitar 1,6 juta BL diselamatkan dari aksi penyelundupan. BL tersebut nilainya diperkirakan lebih kurang Rp 260 miliar.

Adapun para pelaku penyelundupan BL ini, dapat dijerat dengan Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 Jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Jo Pasal 55, 56 KUH Pidana, dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1,5 miliar.

Reporter : INDARTO
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018