Jumat, 21 Juni 2019


Ekspor Buah-Buahan Makin Mudah dengan Penerapan GAP dan Registrasi Kebun

25 Mar 2019, 07:08 WIBEditor : Gesha

Kementerian Pertanian terus mendorong agar petani menerapkan GAP dan registrasi kebun | Sumber Foto:DINA

Mencakup aspek penerapan teknologi ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan organisme pengangu tanaman (OPT) hingga riwayat produk yang memenuhi prinsip traceability

 

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor --- Dalam beberapa tahun terakhir ini, Kementan fokus dalam peningkatan produksi hortikultura berpotensi ekspor. Peningkatan tersebut tentunya melalui penerapan GAP dan Registrasi Kebun.

Ekspor komoditas buah - buahan kini menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2018 ekspor buah - buahan mencapai  89,3 ribu ton atau mengalami peningkatan 53 persen dibanding tahun sebelumnya tercatat 41,4 ribu ton.

Plt. Direktur Buah dan Florikultura Sri Wijayanti Yusuf menuturkan buah yang masuk ke pasar luar negeri harus memenuhi persyaratan mutu terjamin dan berasal dari kebun Good Agriculture Practices (GAP). 

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik di Indonesia (Good Agricultural Practices for Fruit and Vegetables) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009. 

Mencakup aspek penerapan teknologi ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan organisme pengangu tanaman (OPT) hingga riwayat produk yang memenuhi prinsip traceability (dapat ditelusuri asal usulnya, sejak dari kebun).

Perwujudan penerapan budidaya buah dan sayur yang baik dinyatakan dengan penerbitan nomor registrasi yang diberikan sebagai hasil penilaian kebun/lahan usaha.

Registrasi kebun GAP saat ini sudah menjadi tuntutan pasar gobal sebagai jaminan mutu produk buah yang diekspor.

Yanti menambahkan saat ini GAP Indonesia (IndoGAP) sedang dalam tahap harmonisasi dengan ASEAN GAP. Komponen dalam GAP Indonesia baru mencapai 50 persen jika dibandingkan dengan ASEAN GAP.

"Jika GAP kita sudah fully adopted dengan ASEAN GAP maka produk buah kita yang berasal dari kebun yang menerapkan GAP akan diterima di pasar internasional," bebernya.

Petani terus akan berkomitmen dalam menerapkan GAP jika memiliki pasar yang jelas. Oleh karena itu kemitraan dengan pelaku usaha, pedagang, retailer, pasar modern dan eksportir perlu terus ditingkatkan.

Saat ini lebih dari 7 ribu kebun buah telah teregistrasi, namun hanya sedikit yang masih berkomitmen menerapkan GAP. Kondisi ini disebabkan pasar yang belum jelas. 

Melihat fakta dan kondisi tersebut, pada 2019 Kementan kembali fokus mendorong penerapan GAP dan registrasi kebun di samping pengembangan kawasan. 

"Tahun ini kita menargetkan 900 kebun buah dan florikultura teregistrasi GAP di 10 provinsi dan 18 kabupaten yang terfokus pada komoditas berorientasi ekspor seperti mangga, manggis, pisang, nenas, salak, jeruk, sedangkan untuk komoditas florikultura adalah dracaena, krisan dan melati," lanjut Yanti.

Petani tersebut akan dilatih melalui kegiatan Sekolah Lapang GAP. "Kita dampingi dalam menerapkan GAP dan kebunnya kita registrasi," tuturnya.

Selanjutnya buah yang berasal dari kebun teregistrasi selanjutnya dapat diusulkan untuk disertifikasi Prima 3, Prima 2 dan Prima 1 oleh Otoritas Kompetensi dan Keamanan Pangan (OKKP) baik pusat maupun daerah.

Label sertifikat Prima ini menunjukkan jaminan mutu dan keamanan pangan produk buah tersebut.

Non Tarif Barrier

Hadir dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan GAP Buah dan Florikultura tersebut, Dr. Sumarno Direktur Jenderal Hortikultura pertama, menyampaikan bahwa GAP mulai diinisasi sejak tahun 2002 di Eropa. Penerapan GAP merupakan pembatas yang bersifat _non tarif barrier_ yang diberlakukan di negara-negara maju.

Produk yang berasal dari kebun yang menerapkan GAP adalah produk yang bermutu, aman konsumsi dan bebas dari pestisida.

"Petani yang mau menerapkan GAP memiliki banyak keuntungan. Produk bersertifikat mudah dijual dengan harga tinggi, petani menjadi profesional  dan bertangungjawab terhadap mutu produk. Konsumen mendapatkan jaminan mutu dan keamanan pangan, keselamatan pekerja dilindungi dan lingkungan sumber daya pertanian terpelihara," jelas Sumarno.

Ahli standardisasi dalam bidang pertanian, Sri Sulasmi menyampaikan bahwa pengendalian dan pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui tiga tahap yaitu pendataan/identifikasi petani yang menerapkan GAP, pendaftaran berupa kegiatan registrasi kebun yang telah menerapkan GAP dan sertifikasi produk yang berasal dari kebun registrasi. Penerapan GAP merupakan inisiasi awal menuju jaminan mutu.

"Perangkat kita sudah lengkap, sistem sudah terbentuk, panduan sudah tersedia, pasar sudah menuntut adanya jaminan mutu, dengan demikian GAP sudah selayaknya harus diterapkan dan terus disosialisasikan kepada petani," ujar Sulasmi.

Yanti, Sumarno maupun Sulasmi optimistis bahwa jika semua pihak yang terlibat baik pemerintah, petani maupun pelaku usaha berkomitmen dalam penerapan GAP, maka mutu buah Indonesia akan terjamin dan semakin berdaya saing di pasar internasional.

Reporter : Dina Rosita
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018