TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah dalam ini Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur dan memperkat pemasukan Grand Parent Stock (GPS) ayam ras. Integrator harus memenuhi delapan kriteria untuk bisa mendapatkan GPS.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Sugiono mengatakan, delapan kriteria itu nantinya akan dinilai. Jika ada integrator tidak penuhi aspek tersebut, maka nilainya akan berkurang. “Kita lakukan revieu permohonan GPS, kita datangan integrator. Jika ada yang tidak sesuai, akan kita batalkan SK pemberian GPS-nya. Dengan demikian tidak ada pembohongan publik,” tegasnya.

Kedelapan aspek yaitum, pertama, pemilikan dan/atau penguasaan RPHU dan rantai dingin. Kedua, kewajiban pemotongan di RPHU. Ketiga, performa farm GPS/PS ayam ras satu siklus produksi. Keempat, ekspor benih, bibit dan produk ayam. Kelima, pengolahan produk berbahan baku ayam. Keenam, kemitraan. Ketujuh, kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Kedelapan, proposal rencana pemasukan GPS ayam ras.

“Karena integrator bergerak dari hulu ke hilir, mereka juga harus punya Rumah Potong Unggas. Karena dilakukan pemotogan di RPU akan didapatkan daging ayam yang sesuai ASUH dan mengurangi ayam ke pasar becek,” tuturnya.

Sugino mengakui, usaha ayam potong mempunyai potensi besar, termasuk tenaga kerja peternak. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga suplai-demand. Bahkan ada tim analisa perunggasan dari beberapa kementerian, termasuk Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

“Tim itu turun untuk mengawasi kegiatan cutting  HE yang dilakukan seminggu 1-2 kali. Ini kita awasi terus. Jangan sampai ada data yang tidak sesuai, sehingga semua integrator wajib melakukan, karena berdampak pada harga DOC. Bagi kami yang penting usaha hidup,” ungkapnya.

Berdasarkan data realisasi pemasukan DOC GPS ayam ras pedaging tahun 2018-2020 yaitu secara berurutan sebanyak 748.621 ekor D-line, 742.239 ekor D-line dan 649.139 ekor D-line.