TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mematangkan persiapan pelaksanaan Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M.

Program ini menjadi bentuk kepedulian negara kepada masyarakat sekaligus upaya memastikan distribusi hewan kurban berlangsung tertib, aman, dan tepat sasaran.

Sebagai bagian dari persiapan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar rapat koordinasi secara hybrid pada 6 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

 Koordinasi tersebut difokuskan pada penguatan pengawasan, pendampingan, hingga kesiapan distribusi hewan kurban di seluruh daerah.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak agar proses penyaluran berjalan transparan dan akuntabel.

“Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden ini memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan secara cermat, transparan, dan akuntabel, mulai dari verifikasi hingga pemantauan di lapangan,” ujar Hary.

Ia menambahkan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kualitas ternak yang akan disalurkan kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh sapi kurban wajib melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan secara ketat oleh petugas berwenang.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap sapi yang disalurkan telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang ketat. Ternak harus memenuhi kriteria layak sebagai hewan kurban, baik dari sisi umur, kondisi fisik, maupun kesehatannya,” katanya.

Hary menegaskan, langkah tersebut penting agar masyarakat menerima hewan kurban yang memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Sementara itu, perwakilan Sekretariat Presiden, Helmi Agustian, menyebut proses pengadaan bantuan sapi kurban menunjukkan perkembangan positif di sejumlah wilayah.

“Proses negosiasi sudah dilakukan di beberapa provinsi, dan saat ini kami fokus pada penyelesaian administrasi agar pembayaran kepada peternak dapat segera dilakukan. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ungkap Helmi.

Tak hanya pengadaan dan distribusi, pemerintah juga memperkuat aspek pengawasan melalui pendataan lokasi penyembelihan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner sehingga daging kurban aman dikonsumsi masyarakat.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Kementerian Pertanian berharap seluruh tahapan program Bantuan Kemasyarakatan Presiden dapat berjalan lancar, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.