Wednesday, 22 January 2020


Menuju Satu Data Pertanian

13 Jan 2020, 10:11 WIBEditor : Yulianto

Data Produksi pangan selalu menjadi polemik | Sumber Foto:Dok. Sinta

Oleh: Hendy Fitriandoyo,SP
Fungsional Perencana Muda
Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Data pertanian yang akurat adalah sumber terpenting terciptanya kebijakan yang efektif. Berhasil atau tidaknya kebijakan soal pangan dan pertanian dapat dinilai dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan itu.

 

Sejauh ini, ketahanan pangan selalu dinilai pada tercapainya aspek keterjangkauan harga, ketersediaan dan kemudahan akses. Namun, apakah seluruh masyarakat Indonesia sudah merasakan ketiga hal ini secara merata?

Beberapa waktu lalu data pertanian terkait persoalan data luas lahan pertanian dan produksi beras, sempat menjadi perdebatan antar kementerian dan lembaga terkait perlunya impor atau ekspor beras. Banyak pihak menduga, hal ini terjadi karena ketidaksinkronnya data terkait luas lahan pertanian dan proyeksi produksi dalam satu tahun.

Data luas lahan sawah merupakan data yang berperan penting sebagai dasar perhitungan produksi padi nasional. Karena itu, agar polemik tidak berulang, Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bersepakat menyelesaikan satu data pertanian.

Penyusunan satu data selain dengan memanfaatkan pencitraan satelit juga melakukan pencocokan di lapangan dengan penghitungan konvensional. Hal ini supaya pada tahun depan Kementerian Pertanian bisa menyusun program berdasarkan data yang komprehensif. Nantinya data tersebut bisa dapat diakses bebas dan dipegang oleh semua pihak yang berkepentingan mulai dari presiden, menteri, hingga pemerintah daerah, termasuk struktur terendah di level kecamatan dan desa.

Sejatinya, pengumpulan statistik pertanian di Indonesia sudah dimulai sejak lama dan memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan Kementan dan BPS dalam penyusunannya. Sejarah dimulai dari terbitnya Instruksi Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri No. IN/05/MENKUIN/1/1973 tanggal 23 Januari 1973. Aturan ini meminta adanya penyeragaman data dalam perhitungan produksi padi dan palawija nasional, termasuk menugaskan BPS sebagai koordinator.

Pengumpulan data luas panen dilakukan Dinas Pertanian melalui kegiatan Statistik Pertanian (SP) di bawah tanggung jawab Kementan. Sedangkan data produktivitas dilakukan melalui Survei Ubinan untuk memperoleh estimasi rata-rata produktivitas dan hal ini menjadi tanggung jawab BPS.

Lantaran gencarnya isu over estimasi tersebut, akhirnya BPS menghentikan sementara rilis produksi tanaman pangan sejak 2016. BPS mulai menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas panen tanaman padi, yakni rilis pertama KSA dilakukan di tahun 2018 lalu.

Pada dasarnya, pengumpulan data melalui KSA dilakukan dengan menggunakan area segmen sebagai sampel perhitungan. Implementasi KSA di Indonesia sendiri menggabungkan peta luas baku lahan sawah yang diperoleh dari teknologi penginderaan jarak jauh (citra satelit) sebagai kerangka pengambilan sampel dan pemanfaatan perangkat Android untuk observasi lapangan.

Hasil dari KSA nyatanya dapat memberikan prediksi potensi luas panen untuk tiga bulan setelahnya, sehingga sangat membantu dalam pengambilan kebijakan yang antisipatif. Metode KSA memang bukanlah metode paling sempurna. Karenanya perbaikan masih harus terus dilakukan, bahkan sejalan dengan Kementerian Pertanian dalam memperbaiki data pangan Indonesia.

Gerakan Kostratani

Melalui sebuah gerakan pembaharuan pertanian dalam jangka panjang, sekaligus untuk mendorong keberhasilan pembangunan pertanian, Kementan meluncurkan program utama yakni Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani). Kostratani yang dimulai dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tingkat kecamatan selain sebagai pusat dan simpul koordinasi dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Bukan hanya itu, juga dapat menghasilkan single data yang akurat.

Selanjutnya sebagai satu data yang dapat berguna bagi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan yang tepat dan sesuai. Pada akhirnya menjadi jaminan ke Presiden RI bahwa Kementan bertanggungjawab dalam menjamin pangan bagi 367 juta jiwa penduduk Indonesia.

Ke depannya, single data tida dikerjakan sendiri-sendiri. Artinya harus ada kemauan, kerjasama, dan sinergitas antar kementerian atau lembaga baik itu BPS, Kementan, Kemendag, maupun Kemen ATR/BPN. Namun demikian, pemerintah juga dapat merangkul usaha rintisan (startup) bidang pertanian demi menghimpun data secara digitalisasi sektor pertanian, sehingga aktivitas pertanian seperti penanaman, penggunaan pupuk, hingga produksi bisa dipantau dan direkam.

Selanjutnya dengan anggaran yang demikian besar, pemerintah dapat mengalokasikan dan merencanakan program/kegiatan sesuai kebutuhan, lebih efisien dan efektif. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Presiden Jokowi yang ingin mengembangkan industri 4.0 dan digitalisasi. Dimana terdapat perubahan dari cara konvensional (analog) ke sebuah sistem digital berupa teks, angka, audio, dan visual.

Dengan kata lain digitalisasi sistem pertanian adalah sebuah terobosan mengenai informasi pertanian dalam satu platform (wadah). Meski begitu bukan berarti meninggalkan cara lama, keduanya saling melengkapi.

Reporter : Hendy Fitriandoyo, SP
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018