Saturday, 24 October 2020


Tidak Tepat Sasaran, Ada Enam PR Pemerintah Perbaiki Bansos

09 Oct 2020, 18:12 WIBEditor : Yulianto

Peluncuran bansos beras Bulog bersama Kemensos | Sumber Foto:Humas Bulog

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Untuk membantu masyarakat yang terimbas Covid-19,  pemerintah telah meluncurkan berbagai program guna mengurangi dampaknya. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih banyak yang kurang tepat sasaran.

Pengamat Pertanian, Khudori mengatakan, berdasarkan hasil studi kualitatif di 10 desa/kelurahan di Kotamadya Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Badung, Maros dan Kota Kupang pada periode April-Mei menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Pertama, sosialisasi program belum efektif. Di pusat, sosialisasi digelar lewat telekonferensi, media daring, dan edaran. Di daerah lewat telekonferensi, sedangkan di keluarga penerima manfaat (KPM) dengan WhatsApp (WA).

Namun dari hasil studi ternyata banyak masyarakat tak mengetahui nilai bantuan dan lama program. Karena informasi via WA terbatas dan tak semua KPM punya ponsel dan paket data,” ujarnya dalam Webinar mengenai Bansos yang diselanggarakan Pataka, Kamis (8/10).

Kedua, verifikasi tak seperti biasanya. KPM PKH dan Program Sembako perluasan ditetapkan Kemensos berdasarkan DTKS lalu diberikan ke Dinas Sosial dan pelaksana program di daerah serta bank penyalur dan aplikasi e-PKH. Verifikasi dan validasi (verval) oleh daerah.

Biasanya, verval dilakukan sebelum penentuan KPM, ada proses data cleansing, buka rekening kolektif di bank penyakur, dan pencetakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Namun hasil studi, karena waktu terbatas dan pandemi, verval KPM perluasan digelar setelah semua kegiatan selesai. “Padahal verval, bertujuan untuk melihat kesesuaian data dengan dokumen kependudukan KPM,” ujarnya.

Ketiga, target KPM perluasan belum tepat. Hal ini terjadi karena ada KPM meninggal, pindah atau tidak miskin/rentan. Di satu kecamatan, ada 458 dari 2.343 (19,5 persen) KPM Program Sembako tak lolos verval. Sedangkan yang tak lolos, KKS ditahan. Pada PKH, KPM yang tak lolos baru bisa dibatalkan saat pencairan berikutnya. Pengganti (KPM PKH dan Program Sembako) diputuskan pusat.

PKH dan Program Sembako reguler relatif tepat. Tapi di semua wilayah studi ada keluarga miskin/rentan tak tercakup penerima bantuan. Data KPM PKH dan Program Sembako belum terintegrasi. Di salah satu kecamatan di Jakarta Timur ada 30 persen penerima PKH tidak menjadi penerima Program Sembako. Mestinya, penerima PKH harus menerima Program Sembako,” saran Khudori.

Keempat, penerima program belum valid dan penyaluran bantuan KPM perluasan lambat. KPM perluasan tak tepat, karena ada indikasi data (DTKS) tak valid atau tak dimutakhirkan. Menurut aturan, daerah harus memutakhirkan DTKS tiap 3 bulan sekali, tapi tak banyak daerah patuh.

Khudori mencontohkan, di Badung dan Maros, pemda belum mendukung pemutakhiran. KPM reguler mencairkan bantuan April, sedangkan yang perluasan pada Mei. Bahkan di Bekasi hingga awal Juni belum cair, karena proses yang mendahului (data cleansing dan verval) terlambat.

Kelima, penyesuaian bantuan PKH belum sepenuhnya memberi manfaat. Kenaikan 25?ntuan PKH belum adil, terutama bagi yang nilai bantuan kecil. Misalnya, KPM dengan satu komponen anak SD, bantuan hanya naik Rp75 ribu/bulan (dari Rp180 ribu jadi Rp225 ribu/triwulan). Nilai ini lebih kecil dari Bansos Tunai Rp600 ribu/bulan.

Penyesuaian frekuensi pencairan PKH dari 3 bulanan menjadi bulanan kurang memberi manfaat bagi KPM berbantuan kecil. Hal ini karena ada biaya admin dan transpor bertambah, serta pengambilan di ATM terbatas jumlahnya,” tuturnya.

Keenam, Khudori menilai, penyaluran bantuan program sembako tak sesuai ketentuan. Aturannya, KPM punya keleluasaan memilih jenis dan jumlah bahan pangan, waktu pengambilan dan memilih e-Warong. Praktiknya, KPM mengambil bantuan berbentuk paket yang ditentukan pelaksana program (kab/kota) di e-Warong tertentu dan sekali ambil.

Alasannya ungkap Khudori untuk memudahkan pelaksana memonitor dan menjamin ketersediaan barang secara serentak. Selain itu KPM umumnya menerima saja, karena senang dapat bantuan, takut bantuan dicabut dan tak tahu ketentuan.

Dampak bantuan paket ini, tak selalu sesuai kebutuhan dan selera, sehingga  kemudian paket dijual. Selain itu, nilai bantuan tak sesuai dan e-Warong tak leluasa pilih pemasok,” tuturnya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018