TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Ketum HKTI Sudaryono menegaskan stok beras tembus 5 juta ton jadi bukti nyata konsistensi Presiden Prabowo menjaga ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang juga Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan konsistensi Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan nasional telah terbukti melalui berbagai kebijakan konkret. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 HKTI di Kantor Kementerian Pertanian, 

Sudaryono menyebut, komitmen Prabowo terhadap sektor pertanian bukanlah kebijakan yang muncul secara instan setelah menjabat sebagai Presiden. 

Menurutnya, arah kebijakan pangan nasional saat ini merupakan kelanjutan dari visi besar yang telah dibangun sejak Prabowo memimpin HKTI selama dua periode.

“Pak Prabowo sudah sejak lama memiliki sikap tegas terhadap kemandirian pangan. Bahkan jauh sebelum menjadi Presiden, beliau sudah menolak ketergantungan impor, khususnya beras,” ujar Sudaryono.

Ia menambahkan, dalam 1,5 tahun masa pemerintahan Prabowo, lebih dari 20 regulasi strategis telah diterbitkan untuk memperkuat sektor pertanian. 

Regulasi tersebut mencakup Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, hingga kebijakan teknis lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan produksi, distribusi, dan kesejahteraan petani.

Salah satu capaian yang disoroti adalah meningkatnya cadangan beras pemerintah yang kini melampaui 5 juta ton di gudang Bulog. 

Sudaryono menilai angka tersebut sebagai bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Cadangan beras kita saat ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ini bukan sekadar angka, tetapi hasil kerja nyata di lapangan,” tegasnya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kondisi panen raya yang masih berlangsung di berbagai daerah.

Ia mengaku telah melakukan kunjungan ke sejumlah sentra produksi seperti Purwokerto, OKU Timur, dan Jambi, dan melihat langsung hamparan padi yang siap dipanen.

Selain peningkatan produksi, pemerintah juga fokus pada pembenahan infrastruktur dan distribusi. 

Sudaryono mencontohkan langkah cepat pemerintah dalam memperbaiki sistem irigasi melalui Instruksi Presiden. 

Kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah pusat turun langsung jika pemerintah daerah tidak mampu menangani kerusakan irigasi.

Di sektor pupuk, pemerintah juga melakukan reformasi besar dengan menyederhanakan regulasi dan memastikan ketersediaan pupuk hingga ke tingkat kios. 

Bahkan, produksi pupuk nasional disebut mencapai 14,5 juta ton, dengan potensi surplus sekitar 1,5 juta ton.

“Petani tidak perlu khawatir. Ketersediaan pupuk aman, bahkan kita punya kelebihan yang bisa diekspor. Tapi prioritas tetap kebutuhan dalam negeri,” jelas Sudaryono.

Ia juga menyinggung peran BUMN pangan dalam menjaga stabilitas harga, termasuk intervensi terhadap komoditas tebu. 

Pemerintah melalui ID FOOD telah menyiapkan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk menyerap hasil panen petani tebu yang sempat tidak terserap pasar.

Lebih jauh, Sudaryono menegaskan bahwa upaya menuju swasembada pangan terus diperluas ke berbagai komoditas.

Ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada untuk beberapa sektor seperti telur, daging ayam, dan ikan, bahkan mulai melakukan ekspor.

Sementara itu, untuk komoditas yang masih bergantung pada impor seperti bawang putih, pemerintah telah memulai program pembibitan dalam negeri. 

Dengan kebutuhan lahan sekitar 100 ribu hektare, Sudaryono optimistis swasembada bawang putih dapat tercapai dalam waktu dekat.

“Ini semua menunjukkan bahwa arah kebijakan Presiden sangat jelas, yaitu memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi impor secara bertahap,” ujarnya.

Dalam momentum HUT ke-53 HKTI, Sudaryono juga menegaskan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. 

Ia menyebut HKTI akan berperan aktif sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, termasuk dalam menyerap aspirasi serta mendukung program-program pertanian di daerah.

“HKTI akan menjadi mata, telinga, dan corong pemerintah. Kita ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menghadapi tantangan ke depan, termasuk potensi dampak perubahan iklim seperti El Nino. 

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, hingga petani menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Tidak ada solusi instan. Semua butuh kerja bersama. Tapi yang jelas, komitmen Presiden Prabowo untuk pangan dan petani tidak pernah berubah,” tutup Sudaryono.