Tabloidsinartani.com, Klaten --- Beberapa hari lalu, dalam acara panen raya di Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah pernyataan penting: Indonesia saat ini telah berhasil mewujudkan swasembada pangan. Pernyataan ini sekaligus mematahkan keraguan sebagian pihak yang selama ini meragukan kemampuan bangsa ini untuk kembali berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan.

Senada dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian swasembada pangan bahkan berhasil diraih lebih cepat dari target, yakni hanya dalam kurun waktu satu tahun. Di akhir acara, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dengan memberikan tanda hormat kepada para hadirin—sebuah simbol bahwa capaian ini adalah hasil kerja kolektif bangsa.

Swasembada ini bukan sekadar klaim. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton dibandingkan tahun 2024 atau naik sekitar 13,36 persen—angka yang bahkan melampaui prediksi FAO. Sementara itu, Cadangan Beras Nasional (CBN) mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan berada di angka 3,25 juta ton di akhir 2025, tertinggi sepanjang 57 tahun sejarah Bulog.

Namun, satu pertanyaan penting perlu kita ajukan: bagaimana memastikan swasembada pangan ini tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan?

Penyuluh Pertanian: Garda Depan Keberlanjutan

Salah satu pihak yang secara khusus diapresiasi Presiden Prabowo adalah penyuluh pertanian. Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2025, status kepegawaian penyuluh ditarik ke pusat, menegaskan posisi strategis mereka sebagai ujung tombak dan garda depan pelayanan kepada petani.

Di tengah tantangan pemanasan global, perubahan iklim yang makin sulit diprediksi, serta dinamika geopolitik dunia, peran penyuluh pertanian justru semakin krusial.

Setidaknya, ada tiga peran utama yang perlu diperkuat.

 1.       Diseminasi Informasi dan Rekayasa Sosial Pertanian

 Diseminasi informasi tidak boleh dimaknai sekadar menyampaikan berita atau teknologi baru. Lebih dari itu, penyuluh harus mampu membangun ekosistem perubahan di tingkat petani.

Agar petani mau mengadopsi teknologi dan pola budidaya modern, dibutuhkan rekayasa sosial: pendekatan personal, penguatan kelembagaan tani, serta pendampingan yang konsisten. Tujuannya bukan sekadar menaikkan produksi, tetapi mengubah mindset petani menuju: Better farming, better business, dan better living.

Di era media sosial dan digital saat ini, pembelajaran bagi petani pun tidak harus selalu konvensional. Sentuhan digital justru bisa menjadi pintu masuk percepatan transformasi pertanian.

2.       Mengawal Program Prioritas dengan Pendekatan Humanis

Penyuluh harus hadir langsung di lapangan untuk mengawal berbagai program prioritas Kementerian Pertanian, mulai dari:

• Peningkatan produksi dan produktivitas,
• Modernisasi pertanian,
• Optimalisasi lahan dan infrastruktur,
• Penguatan peternakan,
• Peningkatan kesejahteraan petani dan kewirausahaan
• Hingga ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian.

 Tugas utama penyuluh adalah menerjemahkan bahasa kebijakan menjadi bahasa teknis, dan lebih jauh lagi, menjadi bahasa aksi yang bisa dipahami dan dijalankan petani.

Contohnya: Program perbaikan infrastruktur diterjemahkan menjadi gerakan gotong royong membersihkan saluran irigasi dan Program peningkatan produktivitas diterjemahkan menjadi aksi nyata pengendalian hama, seperti gropyokan tikus atau gerakan pengendalian terpadu. Di sinilah seni dan sekaligus ilmu seorang penyuluh diuji: menjembatani negara dan petani.