Senin, 22 April 2019


PPPK, Status ASN Rasa Pegawai Swasta Tapi Digaji Negara

12 Peb 2019, 11:10 WIBEditor : Gesha

PPPK, Pegawai Swasta rasa PNS | Sumber Foto:ISTIMEWA

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Pemerintah telah membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 10-16 Februari 2019 mendatang. Penyuluh pertanian THL-TBPP pun masuk dalam formasi tersebut. Seperti apa PPPK yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rasa Pegawai Swasta yang digaji oleh negara?

"Aturan ASN sendiri sudah ada UU No 5/2014 dan pada pasal 101 dan ketentuan umum tertulis aparatur terdiri dari PNS dan PPPK. Aturan turunannya sendiri sudah ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018. Ini jadi solusi untuk mengangkat tenaga honorer dengan status dan penghasilan yang layak," tutur Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi 9KemenPAN-RB), Syamsul Rizal dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK untuk THL-TBPP Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (11/2).

Syamsul Rizal menambahkan jika pembukaan PPPK ini baru dilaksanakan di tahun 2019 dan hanya diperuntukan bagi jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen Pembukaan Universitas Baru dan Penyuluh Pertanian. "Semua merupakan SDM penting bagi Indonesia. Dan semuanya sebagian besar didominasi oleh tenaga honorer," tukasnya.

Terutama bagi tenaga pertanian (penyuluh pertanian status THL-TBPP) yang telah mengabdi lama (lebih dari 10 tahun), namun usia sudah tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Skema PPPK diharapkan bisa menjadi solusi atas keberadaan honorer/THL-TBPP yang berusia di atas 35 tahun. Dalam skema ini, mereka yang diangkat menjadi PPPK berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan tersebut.

"Sebenarnya, PPPK maupun PNS sama-sama aparatur negara berstatus ASN tetapi dengan rasa swasta. Penggajiannya pun sama-sama digaji oleh negara. Kalau di pusat, ya digaji dengan APBN. Kalau di daerah ya digaji dengan APBD," tuturnya.

Hak keuangan PPPK akan disetarakan dengan ASN, termasuk gaji dan tunjangan yang besarannya tergantung kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk pensiun, sifatnya tidak wajib. PPPK bisa mendapatkan dana pensiun asal bersedia gajinya dipotong setiap bulan.

Di luar hak keuangan, ada pula hak cuti, perlindungan, dan pengembagan kompetensi. Nantinya, pangkat dan jabatan juga setara dengan PNS.

"Untuk PNS, bisa menduduki seluruh jabatan baik fungsional maupun administrasi. Sedangkan PPPK hanya untuk jabatan fungsional dengan persyaratan yang disesuaikan. Kalau sudah diangkat di Kabupaten A, PPPK tidak bisa mengajukan pindah ke Kabupaten lainnya," jelas Syamsul.

Berbeda dengan ASN yang dikontrak "seumur hidup", PPPK akan mendapat kontrak kerja. Lamanya satu tahun dan bisa diperpanjang asalkan kinerjanya dinilai baik dan dibutuhkan instansi. Sistem ini mirip dengan yang ada di perusahaan swasta.

PPPK yang berusia di bawah 35 tahun pun bisa menjadi ASN. Namun, mereka tetap harus mengikut tes CPNS meski ada formasi khusus PPPK.

Dalam pasal 98 UU ASN disebutkan, "PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Seperti apa persyaratan PPPK?

Reporter : Nur Fajar/Nattasya
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018