Friday, 27 November 2020


Mau Tahu Anggaran JPS selama Covid-19, untuk Apa Saja?

09 Oct 2020, 07:13 WIBEditor : Yulianto

Pemerintah sediakan anggran Rp 110 triliun untuk JPS selama covid-19 | Sumber Foto:Kemensos

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pandemi Covid-19 memang berdampak cukup besar terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Bahkan imbasnya diprediksi akan mendongkrak jumlah penduduk miskin di Indonesia. 

Apalagi berdasarkan data Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang rentan tergolong tinggi di Asia Pasifik. Diperkirakan sebanyak 68 persen penduduk masuk kategori miskin dan rentan terhadap goncangan ekonomi.

Guna mencegah lebih banyak masyarakat yang masuk dalam jurang kemiskinan, semasa pandemi ini pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan sosial (bansos). Bukan hanya ragamnya yang semakin banyak, target penerima bansos pun makin luas.

Mau tahu berapa anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19? Staf Ahli Menteri Sosial bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan, di masa pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Anggaran tersebut untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KK, termasuk perluasan penyaluran bansos sebanyak Rp 8,3 triliun. Selain itu, program sembako untuk 20 juta KK (Rp 15,5 triliun); Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta orang (Rp 10 triliun); sembako untuk 1,9 juta masyarakat miskin di Jabodetabek (Rp 3,4 triliun), bansos tunai untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek (Rp 16,2 triliun).

Anggaran juga diberikan untuk subsidi listrik sebesar Rp 3,5 triliun (Gratis bagi 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50% sebanyak 7 juta pelanggan 900 VA); insentif perumahan untuk 175 ribu unit sebanyak Rp 1,5 triliun; program JPS lainnya sebesar Rp 6,6 triliun.

Ada juga anggaran cadangan pemenuhuan kebutuhan pokok dan operasi pasar sebesar Rp 25 triliun; serta penyesuaian anggaran pendidikan selama Covid-19 sebanyak Rp 20 triliun.

“Selama pandemi Covid-19 anggaran pemerintah, termasuk Kementerian Sosial, yang sebelumnya bukan untuk bansos sebagian besar direfocusing untuk bansos,” kata Andi Dulung saat Webinar yang digelar PATAKA di Jakarta, Kamis (8/10).

Sesuai Keputusan Menteri Sosial No. 171/HUK/2018, pemerintah telah menetapkan penanganan fakir miskin. Wilayah tersebut terbagai dalam tiga yakni Wilayah I (Pulau Sumatera dan Jawa Barat), Wilayah II (Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Jogyakarta, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara). Sedangkan Wilayah III berada di Jawa Timur dan wilayah Indonesia Timur lainnya.

Sementara itu Menteri Sosial juga telah mengeluarkan Kepmensos No. 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020. Tercatat ada 97.388.064 individu, sekitar 29.085.939 keluarga dan 27.060.751 rumah tangga. Sedangkan di luar rumah tangga sebanyak 630.638 jiwa dan Komunitas Adat Terpencil sebanyak 1.535 keluarga.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 juta kepala keluarga (KK) mendapatkan subsidi listrik, PBI JKN sebanyak 96,8 juta orang, penerima sembako 20 Juta KK (68 persen) dan PKH sejumlah 10 Juta KK atau sekitar 34 persen.

“Untuk penduduk yang tidak menerima PKH dan Bansos (Bantuan Pangan Non Tunai), pemerintah memberikan uang tunai untuk yang tinggal di luar Jabodetabek. Sedangkan yang di wilayah Jabodetabek berupa sembako. Bantuan tersebut diberikan sampai Desember mendatang,” tuturnya.

Reporter : Julian
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018