Thursday, 10 September 2026


Cegah APBN Bengkak, Jokowi Buka Peluang Investasi Kembangkan Food Estate di Kalteng

01 Jul 2024, 11:10 WIBEditor : Gesha

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berkunjung ke lahan Food Estate pertanaman jagung di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Untuk mencegah pembengkakan APBN, Presiden Jokowi menggulirkan inisiatif menarik yaitu mengundang investor untuk mengembangkan Food Estate di Kalimantan Tengah.

Presiden Joko Widodo menegaskan proyek Food Estate tidak akan lagi menggunakan APBN, melainkan akan dijalankan dengan dana dari investor.

Saat ini, pemerintah sedang aktif mencari investor untuk mendukung proyek lumbung pangan ini.

"Belum. Masih mencari investor. Investor yang kita dorong sekarang adalah investasi, bukan dari APBN," kata Jokowi.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia juga pernah mengungkapkan rencana pemerintah membuka investasi untuk food estate, khususnya di Merauke dengan fokus pada pengembangan tebu.

Food estate adalah salah satu proyek utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah ditetapkan sebagai program strategis nasional (PSN) 2020-2024.

Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9/2022.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini memiliki tiga lokasi food estate di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Joko Widodo berharap bahwa keberadaan food estate ini akan membantu membangun ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati, menjelaskan, dalam RPJMN tahun 2020-2024 terdapat program kawasan sentra produksi pangan (KSPP), termasuk food estate (FE) di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengembangan KSPP, termasuk food estate, akan dilanjutkan pada tahun 2025 sesuai rencana kerja pemerintah (RKP).

Pengembangan food estate akan fokus pada lokasi yang sudah ada, yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, NTT, Sumatra Selatan, dan Papua.

Evaluasi Bappenas menunjukkan sejumlah infrastruktur dasar pendukung dan proses penanaman komoditas sudah berjalan, namun perlu peningkatan terutama terkait offtaker hasil panen dan model bisnis untuk memberikan pendapatan kepada petani.

Perbaikan juga dibutuhkan dalam penyiapan kapasitas SDM petani dan kelompok tani setempat serta peningkatan produktivitas, yang dipengaruhi oleh karakteristik lahan, jenis komoditas, SDM, serta faktor cuaca dan iklim.

Reporter : Nattasya
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018