TABLOIDSINARTANI.COM, Lhokseumawe---Pemerintah melalui Kementerian Pertanian resmi memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah tersebut ditandai dengan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1).

Rehabilitasi mencakup perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana produksi pertanian agar petani terdampak dapat segera kembali berproduksi.

“Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemulihan sektor pertanian pascabencana merupakan tanggung jawab negara.

Memasuki fase pemulihan, Amran menyebutkan total dampak kerusakan lahan sawah akibat bencana alam di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 98.002 ha.

Dari total tersebut, Aceh mengalami kerusakan terluas yakni 54.233 ha yang tersebar di 21 kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, serta Sumatera Barat seluas 6.451 ha di 14 kabupaten/kota.

Dari keseluruhan luas tersebut, kerusakan dengan kriteria ringan hingga sedang mencapai 69.240 ha. Terdiri atas kerusakan ringan seluas 48.969 ha dan kerusakan sedang seluas 20.271 ha. Rinciannya, Aceh seluas 32.652 ha, Sumatera Utara 32.964 ha dan Sumatera Barat 3.624 ha.

Khusus di Kabupaten Aceh Utara, total kerusakan ringan-sedang tercatat seluas 8.237 ha. Dengan rincian kerusakan ringan 5.950 ha dan kerusakan sedang 2.287 ha. Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan kriteria kerusakan ringan dan sedang.

Tahap pengerjaan ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026, dengan target luas rehabilitasi di tiga provinsi mencapai 13.708 ha. Target tersebut terdiri atas Aceh seluas 6.530 ha, Sumatera Utara 6.593 ha dan Sumatera Barat 3.624 ha.

“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” ujar Amran.

Di Aceh, rehabilitasi lahan sawah dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani terdampak tetap memiliki sumber penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.

“Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka mengerjakan lahannya sendiri,” kata Amran.

Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting rehabilitasi lahan sawah seluas 10.000 hektar (ha) dengan nilai Rp148,53 miliar. Namun anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp 310 miliar untuk menangani rehabilitasi dengan tingkat kerusakan ringan.

Kegiatan rehabilitasi lahan sawah tersebut meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.

Sebagai bagian dari dukungan konkret, Kementan juga menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako.