Oleh: Dr Ir Tri Pranadji, MSI - Ahli Peneliti Utama (APU) Badan Litbang Pertanian Kementan  

TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA - Penelitian politik petani hinga kini masih tergolong produk langka.

Kalau dalam 2 (dua) tulisan saya terdahulu  secara faktual saya harus memuji kecerdasan petani dalam mengelola keterbatasan sumberdaya keluarganya, -- diterbitkan oleh tabloid Sinar Tani( Virus Budaya Global Petani Gunungkidul dan Keteladanan “Altruistik’ Petani Wanita tua dari Bengkulu); kali ini saya perlu memuji kecerdasan kolektif petani dalam demokrasi politik.

Jika populasi petani di Indonesia sekitar 30 persen, suatu jumlah relatif yang cukup besar untuk pemenangan dalam proses kontestasi Pemilu. Namun, jika para elit politisi salah menglolanya, mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari jumlah yang relatif besar ini. Pepatah lebih baik diam dibanding ‘salah omong’.

Secara demokrasi politik, masyarakat petani secara informal telah cukup terdidik secara gethok tular. Pemilihan kepala desa dan lurah merupakan bagian dari praktek dan pendidikan demokrasi yang cukup matang di pedesaan. Hampir tidak dijumpai dalam tahapan kampanye kontestasi pemilihan kepala desa atau lurah mengabaikan etika demokrasi. Walaupun dalam praktek demokrasi di pedesaan hanya dalam orgasnisasi skala kecil,  namun efektivitas edukasinya sangatlah tinggi. Ketika ‘etika’ dan atau ‘moral’ demokrasi ini diabaikan bersiaplah kalau kekalahan dalam kontestasi demokrasi politik akan segera menghukumnya. 

 Penelitian politik petani hinga kini masih tergolong produk langka. Hal ini bisa dimengerti mengingat sudah lebih dari 30 tahun, sejak Orde Baru berkuasa, masyarakat agraris Indonesia mengalami proses depolitisasi (“pembusukkan politik”) yang bersifat intens dan massif.

BACA JUGA:

• Patriotisme dalam Pembiayaan Pertanian
• Petani Menabung
• Traktor Petani Indonesia dan Afrika, Milik Siapa?

Dalam proses beberapa pemilu serentak, kesan apatisme petani di bidang politik masih sangat terasa.   Adalah sangat kebetulan salah satu kontestan pemilu serentak tersebut ada darah Boyolali. Akibat perkataan salah satu kontestan dalam Pemilu waktu itu,  masyarakat Boyolali secara kolektif merasa tersinggung dan menunjukkan harga dirinya sebagai warga negara yang mempunyai kehormatan diri tinggi. Dengan dipimpin beberapa elit politik lokal, termasuk oleh Bapak Bupatinya, melancarkan protes dan menggalang demonstrasi dan arak-arakan yang melibatkan ribuan orang turun ke jalan.  Di media layar kaca (televisi) peristiwa ini tersiarkan dengan baik ke seluruh penjuru negeri.

Sebagai pengamat sosial, saya agak terkejut dengan keberanian masyarakat agraris Boyolali dalam mengekspresikan  harga diri politiknya. Saya menilai inilah momentum kekalahan salah satu kontestan politik yang ikut dalam pemilu serentak.  Sebagai manufer untuk menetralisir kegaduhan tersebut telah ditempuh, namun animo politik masyarakat Boyolali sudah tidak bisa dibendung lagi . Suatu pemandangan yang sangat menarik bagi pengamat sosial seperti saya, karena telah berpuluh-puluh tahun, politik petani di Indonesia hampir tidak menggeliat sama sekali.

Masyarakat agraris di Indonesia sulit berkontribusi tehadap kemajuan politik agraris di Jakarta.  Sepertinya sejak Orde Baru berkuasa,  kegiatan politik adalah ”monopoli’, orang Jakarta atau masyarakat perkotaan. Yang tidak kalah mengejutkan lagi, pada akhir Januari 2019, ‘Effect demonstrasi kata ‘tampang Boyolali’ ini merembet ke daerah sebelah tenggara Boyolali, yaitu Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dan Grobogan. Masalah dimulai  pidato politik di JICC (Jakarta) bahwa petani di Kabupaten Klaten yang sedang bersedih mengingat pada saat panen padi, Kabupaten Klaten dibanjiri beras impor.

Berita tersebut dengan sangat cepat sampai diterima masyarakat petani padi sawah di Delanggu, Klaten. Sepertinya ”harga diri” petani padi sawah di Klaten merasa diinjak-injak, karena Kabupaten Klaten sudah bertahun-tahun tidak pernah merasa impor beras. Saat ini Kabupaten Klaten merupakan salah satu ’lumbung pangan’ nasional, dan mengalami surplus  gabah tidak kurang dari 13 ribu ton untuk didistribusikan hingga ke Jakarta. Gerakkan protes petani ‘Klaten bermartabat’ pun mencapai ribuan petani menuntut kontestan dimaksud ‘minta maaf” dan petani Klaten tidak doyan beras impor. 

Contoh contoh ide inovatif yang kemudian bisa diinternalisasi petani  menjadi gerakkan kolektif petani untuk mengekspresikan aspirasi dan pendapat kolektifnya secara bermmartabat tersebut membuktikan bahwa petani juga memiliki kecerdasan dalam demokrasi politik. Bahkan memiliki kekuatan politik yang besar.

 ---

Sahabat Setia SINAR TANI bisa berlangganan Tabloid SINAR TANI dengan KLIK:  LANGGANAN TABLOID SINAR TANI. Atau versi elektronik (e-paper Tabloid Sinar Tani) dengan klik: myedisi.com/sinartani/